Apa Sistem Pembukuan Yang Digunakan Desa?

pembukuan-desa

Apa Sistem Pembukuan Yang Digunakan Desa?

Sistem Pembukuan Desa – Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dengan jujur dan transparan.

Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi.

Baca juga : Apa Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan? 

Standar Akuntansi Pembukuan Desa

Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi yang ada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setidaknya ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini.

Pertama, desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota (UU 6/2014, Pasal 27).

Alasan kedua, desa memperoleh pendapatan yang di antaranya bersumber dari APBN dan APBD (UU 6/2014, Pasal 72).

Dua alasan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintahan (baca: Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangannya). Mengingat desa memiliki karakteristik yang khas, tidak menutup kemungkinan pula untuk mengembangkan standar akuntansi tersendiri atau tetap mengacu SAP namun dengan sistem akuntansi yang berbeda dari sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah.

Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal serta petugas pajak.

Tujuan Pembukuan keuangan Desa Secara Umum

Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan.

  1. Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari.
  2. Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat. Sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan. Pada unit usaha dagang yang disebut persediaan adalah barang dagangan. Pada unit usaha industri adalah persediaan bahan mentah, barang dalam proses maupun barang jadi. Sedang pada unit simpan pinjam yang disebut persediaan adalah persediaan uang.
  3. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes, sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes.

Seperti laporan keuangan pada umumnya, beberapa istilah akuntansi umum juga digunakan dalam pembukuan keuangan BUMDes. Secara garis besar, ada empat istilah umum akuntansi yang digunakan dalam pembukuan BUMDes, yakni: Harta, Hutang, Biaya dan Pendapatan.

Akun-Akun Pokok Pembukuan

Akun pokok Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pendapatan desa disajikan pada menurut klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer, pendapatan lain-lain, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Transfer terdiri dari :

(1) dana desa;

(2) bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah;

(3) alokasi dana desa; dan

(4) bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Belanja desa disajikan berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi).

Klasifikasi kelompok terbagi menjadi lima meliputi:

(1) penyelenggaraan pemerintahan desa;

(2) pelaksanaan pembangunan desa;

(3) pembinaan kemasyarakatan desa;

(4) pemberdayaan masyarakat desa; dan

(5) belanja tak terduga.

Selanjutnya, klasifikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan-kegiatan di mana di dalamnya terdiri dari belanja menurut klasifikasi ekonomi (belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal).

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri dari tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dana cadangan dan aset non lancar lainnya.

Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa.

Kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Kelemahan Sistem Pembukuan di Desa

Beberapa kelemahan akuntansi desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014 adalah: Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti: penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan; aset non-kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi; dan laporan operasional tidak bisa disusun.

Penggunaan single entry menyebabkan Laporan Kekayaan Milik Desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi “aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas”. Laporan Kekayaan Milik Desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih bisa diragukan.

Bedanya Single Entry dan Double Entry Adalah Sebagai Berikut

Baik single entry maupun double entry merupakan dua cara dasar yang digunakan dalam mencatat transaksi keuangan di dalam akuntansi.

Masing-masingnya memiliki pengertian sebagai berikut.

Single Entry atau dapat diartikan sebagai Pencatatan Tunggal merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Yang dicatat dalam metode single entry hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode single entry biasanya digunakan oleh bisnis kecil dimana neraca tidak diperukan untuk kontrol keuangan dan keperluan pajak.

Double Entry atau Pencatatan Ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali yakni pada sisi debit maupun kredit. Metode double entry diperlukan untuk semua bisnis yang harus menghasilkan akun laba rugi dan neraca.

Tidak ada kewajiban membuat catatan atas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan belum tentu memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan.

Belum terlihat konsep konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer melalui APBD.

Sebaiknya Pembukuan Menggunakan Double Entry

Sebagian besar bisnis menengah dan besar menggunakan metode double entry yang melacak pendapatan, pengeluaran serta aset dan liabilitas.

Metode double entry diperlukan untuk semua bisnis yang diharuskan menghasilkan laporan aset dan liabilitasnya (neraca).

Dengan sistem pencatatan seperti membuat perhitungan yang dilakukan lebih akurat karena menunjukkan semua saldo akun.

Dengan kejelasan informasi ini maka kesalahan yang terjadi dapat dilacak jejaknya.

Namun jika sudah menggunakan metode double entry maka kesalahan yang terjadi sangatlah kecil.

Kesalahan yang mungkin terjadi adalah human error.

Data yang tercatat dengan jelas tentu saja menyimpan kerumitan di baliknya.

Proses pembukuannya memang cukup rumit karena harus menyeimbangkan antara debit dan kredit.

Tentu saja tidak semua orang dapat melakukan ini sehingga dibutuhkan sumber daya manusia tambahan serta biaya tambahan untuk melakukannya.

Waktu yang dibutuhkan pun akan lebih banyak karena perlu verifikasi berulang kali apalagi jika terdapat human error yang sangat membingungkan.

Berbagai kerumitan tersebut kini bisa diatasi dengan software akuntansi online #1 di Indonesia, Jurnal.

Jurnal memberikan kemudahan dalam pembukuan dan pembuatan laporan keuangan secara instan mulai dari neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas dan masih banyak lagi.

Dengan Jurnal Anda bisa memonitor kondisi bisnis secara realtime.

Tunggu apalagi? Segera daftarkan bisnis Anda dan dapatkan percobaan gratis selama 14 hari.