Apa Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan?

pembukuan-dan-pencatatan

Apa Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan?

Dalam Bisnis terkadang kita hanya memahami pembukuan untuk membuat laporan keuangan namun dalam dunia perpajakan, anda sering dibuat bingung dengan dua istilah; pencatatan dan pembukuan pajak.Namun istilah pembukuan dan pencatatan selama ini mungkin Anda lebih mengenalnya pada ilmu akuntansi.

Jika dalam dunia perpajakan, pembukuan dan pencatatan merupakan dua proses penting yang tidak boleh dilewatkan oleh wajib pajak terutama para pengusaha karena keduanya berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29.

Menjelaskan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Masih dalam undang-undang yang sama pasal 28 ayat 9 dijelaskan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Pencatatan

Pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP).

Namun, kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat 2 UU KUP. Wajib pajak yang dimaksud antara lain wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari Rp 4,8 miliar.

Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria di atas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

  1. Wajib Pajak (WP) Badan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali WPOP yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Apa Persamaan Pembukuan dan Pencatatan pajak?

Sebelum mengetahui perbedaan dari keduanya, Anda perlu memahami persamaan dari pembukuan dan pencatatan pajak.

Pertama, keduanya merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan dimana wajib pajak wajib melakukan kedua aktivitas tersebut untuk menghitung pajak terutang.

Kedua, pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan pajak, PPN, dan PPnBM (barang mewah).

Ketiga,penyelenggaraan pembukuan juga berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha.

Pada dasarnya, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan. Kegiatan pembukuan juga harus mengacu pada pencatatan pajak. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan dalam perekaman kewajiban pajak.

Apa Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan pajak?

Berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 pasal 28 ayat 1 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (UU KUP) hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak.

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Sedangkan yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Baca juga : Akun Pembukuan Akrual Dalam Akuntansi 

Pada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Sedangkan untuk pencatatan, terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Termasuk di dalamnya penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Adapun proses penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
  2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
  3. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
  4. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
  5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Adapun proses penyelenggaraan pencatatan yang dilakukan wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
  2. Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis.
  3. Pencatatan harus menggambarkan:
    1. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;
    2. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi tersebut juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Kesimpulan

Hal yang membedakan antara pembukan dan pencatatan pajak adalah berdasarkan subjek pajak. Pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi.

Namun terlepas dari itu, keduanya memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan; sama-sama membantu Anda untuk mempermudah perekaman pajak terutang.

Gunakan Jasa Konsultan Bisnis Dan Keuangan

Pengelolaan bisnis tidak akan bisa berjalan lancar, apabila kamu tidak menerapkan pengelolaan pembukuan atau pencatatan yang tepat. Maka dari itu, kamu pun bisa menggunakan jasa pembukuan dan pengelolaan bisnis yang dimiliki FR Consultant Indonesia sebagai pemilik  jasa pembukuan dan pencatatan.

FR Consultant Indonesia memiliki staf-staf terbaik untuk membantu kamu memonitor sistem keuangan perusahaan kamu. Kami adalah juga jasa konsultan keuangan untuk pengelola keuangan bisnis, yang juga konsultan manajemen keuangan, sekaligus jasa konsultan pajak. Kami juga menyediakan tenaga ahli untuk konsultasi manajemen bisnis. Kamu bisa menghubungi kami, karena kami hadir untuk kamu.

FR Consultant Indonesia, Solusi Pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Pajak Perusahaan dan Pribadi Hubungi 0813-8228-9991.