Tarif Progresif PPh 21

Tarif-Progresif-PPh 21

Dua Jenis Tarif Progresif PPh 21

Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP.

Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif).

Artinya, semakin tinggi penghasilan yang Anda terima, semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan pada Anda.

Jadi, berapa sih tarif PPh 21 yang berlaku saat ini?

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP:

Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  3. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
  5. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

Tarif Pajak Penghasilan PPh21 Dengan NPWP

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000                                  5%
Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000     15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000   25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000                                30%

Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Berikut ini rincian tarifnya:

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Baca juga: Pengertian Bukan Pegawai dan Rincian Tarif PPh 21 Bukan Pegawai

Kesalahan dalam Menghitung Tarif PPh 21

Dalam melakukan penghitungan PPh 21, terkadang masih ada orang yang melakukan kesalahan mendasar seperti salah menerapkan tarif yang berlaku.

Misalnya, jika penghasilan Anda senilai Rp600.000.000/tahun, maka Anda langsung mengalikan penghasilan tersebut dengan tarif 30%. Akibatnya, hasil perhitungan PPh 21 Anda jadi tidak akurat. Untuk membantu Anda, berikut ini contoh penghitungan PPh 21 yang salah dan yang benar.

Contoh perhitungan tarif PPh 21 yang salah:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak: Rp 600.000.000
Pajak Penghasilan yang Terutang
5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000
15% x Rp250.000.000 Rp37.500.000
25% x Rp500.000.000 Rp125.000.000
Total Rp165.000.000

Contoh perhitungan tarif PPh 21 yang benar:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak: Rp 600.000.000
Pajak Penghasilan yang Terutang
5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000
15% x Rp200.000.000 Rp30.000.000
25% x Rp250.000.000 Rp62.500.000
30% x Rp100.000.000 Rp30.000.000
Total Rp125.000.000

Untuk mengetahui apakah perhitungan Anda tepat atau tidak caranya mudah. Pada contoh yang salah, nominal penghasilan wajib pajak tidak lebih dari Rp 600.000.000.

Sedangkan contoh yang benar sudah sesuai, yaitu Rp600.000.000.

Jika penjelasan di atas dirasa masih belum cukup, klik link di sini untuk menemukan solusi perpajakan langsung dengan FR Consultant Indonesia.