Ini Yang Harus Kamu Ketahui Mengenai Pajak Penghasilan Final

pajak-penghasilan-final

Dalam berbisnis tentunya anda sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak ke negara sesuai dengan penghasilan yang bisnis anda terima. Nah pertanyaannya berapa besaran pajak yang harus dibayarkan? Dengan menggunakan aturan perpajakan yang mana bisnis anda ini dikenakan?

Karena setiap penghasilan yang anda dapat pastilah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai wajib pajak anda harus mengetahui bahwa dengan adanya penghasilan yang dikenakan PPh Final, maka ada pula Penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Tidak Final hal ini sesuai berdasarkan sifat pemungutan pajaknya.

pajak-penghasilan-final
woman in green pullover uses calculator – sumber

Perbedaan kedua jenis Pajak Penghasilan tersebut terletak pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, baik untuk SPT pribadi ataupun untuk SPT badan usaha.

Pengertian pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat langsung karena dipotong pada saat diberikan kepada Wajib Pajak saat menerima penghasilan sehingga tidak akan dihitung dan dipotong lagi dalam SPT Tahunan PPh baik orang pribadi maupun badan usaha.

Wajib pajak hanya diwajibkan melaporkannya. Jadi, wajib pajak ini langsung menyetorkan PPh Final setiap bulannya, tapi tetap diperlukan melaporkannya dengan menggunakan aplikasi DJP Online (melalui E-Billing) serta dalam pelaporan formulir SPT Tahunan.

Tujuan pelaporan Pajak Penghasilan Final ini sederhana, agar setiap wajib pajak yang membayar pajak bisa didata dan diketahui rekam jejaknya.

Baca juga : Perhitungan Pajak Komisi Penjualan

Sebaiknya Menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau Tarif Umum ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka tentunya kita mesti Kembali ke kapan perusahaan anda didirikan karena anda dapat menggunakan aturan mengenai pajak penghasilan final yaitu PP 23 tahun 2018.

Namun dalam prakteknya penggunaan PP 23 Tahun 2018 ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yaitu diantaranya :

  1. Golongan pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah omzet belum mencapai Rp 4.800.000.000 pertahun.
  2. Tarif pajak penghasilan final PP 23 tahun 2018 adalah sebesar 0.5% dari nilai omset
  3. Berlaku dengan jangka waktu yang terbatas
    • 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan – Perseroan Terbatas (PT); dan
    • 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan – koperasi, persekutuan komanditer
      (CV), atau firma
    • 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi

Jangka waktu penggunaan Pajak Final

Wajib pajak dapat menggunakan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final 0,5 persen dihitung sejak :

  1. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.
  2. Tahun Pajak berlakunya PP 23 tahun 2018 tersebut, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 tahun 2018.

Contoh Pajak Penghasilan Final PP 23 Tahun 2018

Pak Santoso sebagai pengusaha dengan omzet dalam setahun mencapai Rp 4.500.000.000 dan mendirikan usahanya pada tahun 2022. Artinya, Pak Santoso sebagai WP Prbadi yang melakukan usaha dengan skala UKM dapat memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final 0,5% Karena Pak Santoso merupakan Wajib Pajak Pribadi yang dapat menggunakan fasilitas PPh Final setengah persen hingga 7 tahun terhitung sejak 2022 dan berakhir pada 2028.

Contoh Kasus Wajib Pajak Badan Dengan PP 23 Tahun 2018

CV YukBersama didirikan pada tahun 2018 dengan omzet Rp 4.700.000.000 dalam setahun dan memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan Final – PP 23 Tahun 2018. Karena perusahaan YukBersama ini berbentuk CV, maka hanya dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5% ini hingga 2021 saja sehingga ditahun ini 2022 CV Yuk Bersama sudah tidak dapat menggunakan tarif 0.5%

Setelah anda memahami konsep penggunaan pajak penghasilan final PP 23 tahun 2018 maka Kini saatnya anda melakukan administrasi pajak sekaligus laporan keuangan perusahaan bersama FR Consultant Indonesia