Draft RUU perubahan kelima atas undang-undang No.6 Tahun 1983 KUP

draft-ruu-kup

Draft RUU perubahan kelima atas undang-undang No.6 Tahun 1983 KUP

Skema untuk perusahaan Rugi

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pajak penghasilan minimum bagi wajib pajak yang merugi.

Wajib Pajak Badan yang bisa mendapatkan pajak minimum ini hanya berlaku bagi perusahaan yang memiliki pajak penghasilan tidak lebih 1% dari penghasilan bruto.

“Pajak penghasilan minimum dihitung dengan tarif 1% dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto,” jelas draft RUU perubahan kelima atas undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar dan diperoleh CNBC Indonesia, dikutip Kamis (3/6/2021).
Adapun penghasilan bruto yang dimaksud merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya-biaya terkait.
Penghasilan bruto yang dimaksud juga tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final dan bukan objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan minimum, akan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Dalam draft RUU KUP tersebut juga dicontohkan sebagai berikut:

Pada tahun pajak 2022 PT AMT memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp500 juta dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp20 juta.

– Penghasilan Kena Pajak Rp20.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang

20% x Rp20.000.000,00 Rp 4.000.000,00

Penghasilan bruto Rp500.000.000,00

Pembayaran Pajak Penghasilan minimum (Alternative Minimum Tax):
1% x Rp500.000.000,00 Rp 5.000.000,00

“Oleh karena pajak penghasilan terutang lebih kecil dari 1% atas penghasilan bruto, maka pada tahun pajak 2022, PT AMT dikenai pajak penghasilan minimum sebesar Rp 5.000.000,” jelas draft RUU KUP.

Pemerintah berencana menerapkan alternative minimum tax (AMT) sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (3/6/2021).
Dalam materi pemaparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR disebutkan wajib pajak badan dengan pajak penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.

“Kita akan melakukan alternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan,” ujar Sri Mulyani.

Rencana pengenaan AMT ini sejatinya juga sudah muncul pada 2016, saat pemerintah berencana merevisi Undang-Undang (UU) PPh. Rencana ini muncul setelah maraknya wajib pajak badan yang mengaku rugi bertahun-tahun tapi bisnisnya tetap berjalan.

Selain rencana pengenaan AMT, ada pula bahasan tentang pemberian insentif pajak pada tahun depan. Kemudian, ada pula bahasan mengenai rencana pemeliharaan sistem teknologi informasi milik Ditjen Pajak (DJP) pada Jumat (4/6/2021).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Penetapan Dasar Pengenaan Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan rezim AMT tepat diimplementasikan di Indonesia. Menurutnya, AMT nantinya akan berperan untuk menjamin setidaknya setiap korporasi membayar nilai pajak minimum kepada negara atau sebagai safeguard.

“Karena keunggulannya sebagai instrumen yang bisa mengurangi insentif perencanaan pajak agresif, kebijakan ini banyak diterapkan di negara lain,” katanya.

Bawono mengatakan pemerintah perlu mengkaji skema AMT. Ada beberapa kriteria subjek pajak yang bisa menjadi rujukan pemerintah, misalnya berlaku bagi wajib pajak badan dengan threshold peredaran bruto tertentu atau berlaku bagi wajib pajak dalam kondisi bisnis tertentu.

Pemerintah juga harus menetapkan dasar pengenaan pajak. “Apakah nanti berdasarkan omzet, aset, atau semisal model reconstruction of income. Baru setelahnya, masalah penetapan tarif,” imbuhnya. (Kontan)

Tarif PPN

Dalam rencana penerapan skema pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif, pemerintah juga berencana menerapkan tarif final untuk UMKM. Berdasarkan pada pemberitaan Bisnis Indonesia, tarif final yang diusulkan sebesar 1% dari perputaran usaha.

Selain itu, pembelian barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang tergolong mewah dan sangat mewah dikenai tarif PPN lebih tinggi, yakni 15%—25%. Adapun tarif yang berlaku saat ini sebesar 10% akan dinaikkan menjadi 12%. (Bisnis Indonesia)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi menilai tahun depan merupakan momentum yang pas bagi pemerintah meningkatkan tarif PPh OP untuk mendorong penerimaan pajak. Hal ini mempertimbangkan bahwa untuk penghasilan orang super kaya cenderung tidak terdampak pandemi virus corona. Apalagi tahun ini ekonomi sudah mulai membaik.

Baca Juga : Tarif Pajak PPH Orang Pribadi

Prianto merekomendasikan agar pemerintah menambah satu layer PPh orang pribadi. Untuk penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dikenakan tarif 30%. Kemudian, bagi penghasilan di atas Rp 1 miliar per tahun dibanderol tarif 35%.