Strategi Menjaga Kepatuhan Pajak dengan Optimalisasi Akuntansi Yang Benar

Bisnis dan pajak adalah dua hal  yang akan selalu berjalan bersamaan, sehingga satu hal  yang tidak bisa di pisahkan adalah bahwa perusahaan.  Yang menjalankan bisnis mau tidak mau harus melaporkan pajaknya secara kontinyu.

Tidak bisa di pungkiri, saat ini masalah pelaporan pajak menjadi satu hal yang mesti dan harus di jalankan oleh perusahaan. Karena bagaimanapun juga, pajak adalah alat yang di  gunakan oleh pemerintah. Dalam mendukung berbagai  hal yang berhubungan dengan usaha pemerintah untuk mestabilkan kondisi ekonomi  baik di tingkat pusat ataupun daerah itulah intinya.

Karena tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka pemerintah akan merasa kesulitan untuk bisa memaksimalkan rasa keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan dan kesetaraan bagi masyarakat.  Itulah sebabnya, ini menjadi salah satu instrument penting dalam berbangsa dan bernegara.

5 Hal Yang Bisa di Lakukan Agar Keberadaan Bisnis dan Pajak  Bisa Berjalan Beriringan

Ada 5 hal yang bisa di jalankan dalam sebuah pemerintahan  yang tujuannya adalah untuk menstabilkan pemasukan dari pajak  yang berasal dari perusahaan.  Dan bagi perusahaan sendiri dengan adanya 5 hal  ini akan bisa membuat kepatuhannya terhadap proses pembayaran pajak bisa terselenggara dengan baik.

Setidaknya jika ke-5 hal ini di jalankan dengan baik, maka tidak ada kendala bagi perusahaan bisa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak secara rutin. Sesuai dengan ketentuan  yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat.

1. Perlunya memberikan pemahan yang benar mengenai kesadaran  perpajakan. Dengan adanya kesadaran yang di berikan  oleh perusahaan atau wajib  pajak. Maka pemerintah akan lebih mudah dalam mengalokasikan pendapatan tersebut untuk pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
2. Kesadaran akan perlunya membuat sistem akuntansi  yang baik dalam perusahaan. Karena dengan adanya sistem akuntansi yang baik. Maka dalam perusahaan akan bisa di kelola dengan baik pula pencatatan  yang berhubungan dengan masalah perpajakan.
3. Perlu adanya satu pemahaman yang sama antara pemerintah dan pelaku bisnis. Dengan adanya kesamaan dalam persepsi soal perpajakan. Maka kebijakan yang di buat oleh pemerintah akan bisa di jalankan dengan baik dan benar oleh perusahaan, sehingga terjadi satu sinergi yang  baik.
4. Adanya peningkatan yang baik dalam pengawasan pemerintah terkait pajak. Dengan adanya pengawasan yang  baik dan benar. Maka pengelolaan pajak  bisa di jalankan dengan lebih baik dan pada akhirnya semua hal yang terkait dengan pajak dan penggunaanya akan bisa berjalan dengan lancar.
5. Komitmen dalam melakukan penindakan atau sangsi terhadap pelanggar perpajakan. Hal ini penting untuk di jalankan karena tanpa adanya ketegasa. Maka tidak akan mungkin masalah perpajakan bisa berjalan sesuai dengan  apa yang menjadi ketentuan bersama.

Dengan mengetahui beberapa hal yang telah di jelaskan diatas, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa  untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pajak. Dan penggunaanya memang tidak  hanya di lakukan oleh pemerintah saja. Tetapi perlu adanya satu sinergi antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, sehingga apa yang di harapkan keduanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa  yang menjadi ketetapan.

Sebenarnya masalah kepatuhan yang di lakukan dengan pembuatan laporan  keuangan atau akuntansi  yang benar. Bukan sekadar kita membuat laporan demi tercapainya pelaporan pajak yang benar. Tetapi dari kondisi itu kita akan bisa memberikan penjelasan banyak hal terkait apa sebenarnya hubungan yang benar antara pajak dan kepatuhan pelaku bisnis dalam membayar pajak.

Intinya adalah ketika pelaku bisnis menjalankan pelaporan yang benar itu akan bisa memberikan dua manfaat. Pertama sudah pasti manfaat untuk pemerintah karena bisa menggunakan pendapatan untuk membantu pembangunan secara nasional. Kedua dengan pelaporan yang benar maka  sudah pasti laporan akuntansi yang di buat oleh perusahaan sudah pasti benar,  itu jelas akan memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bersankutan.

3 Hal Yang Terkait Dengan Masalah Perpajakan di Indonesia

Sebenarnya bicara soal pajak itu bukan dalam kontek waktu yang sebentar, justru perpajakan itu sendiri sudah ada sejak lama.  Dimana perspektif pajak memang memiliki kaitan dengan  3 hal yang ada dalam masyarakat. Terlebih saat  ini dimana kita semua tahu bahwa keterkaitan pemerintah masyarakat. Menjadi satu hal yang mesti terus di gaungkan agar koordinasi dan sinergi yang terjadi antara  pemerintah dan pelaku bisnis tetap terjalin dengan baik.

Bicara pajak, memang kita bicara masalah 3 hal yang akan selalu ada atau terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia.  Dimana masalah perpajakan itu sendiri sejatinya memang memiliki hubungan dengan 3 hal seperti misalnya :

1. Terkait dengan hal yang namanya gotong royong terhadap kewajiban yang ada di suatu negara. Dengan adanya pajak maka sifat gotong royong itu sendiri akan bisa berjalan dengan baik. Karena sifat gotong royong adalah sifat saling memberi dan menerima itulah yang terjadi dari model perpajakan yang ada di Indonesia.
2. Dalam konteks bermasyarakat adalah memberikan rasa keadilan. Maksudnya adalah dengan adanya pajak maka itu artinya yang memiliki kekuasaan lebih dalam membayar pajak. Akan memberikan kewajibannya  untuk nantinya di bagikan kepada yang kekurangan dalam bentuk  yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Asas Kepastian yang terkait dalam hukum di Indonesia. Ini akan menjadi salah satu cara  untuk memberikan rasa kepastian yang berkaitan dengan hukum. Artinya adalah dengan memberikan pajak kepada pemerintah kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negar. Dimana jika kita memiliki kemampuan tetapi tidak di laksanakan itu yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan sangsi. Itulah yang di sebut dengan istilah kepastian hukum.