Skip to content
Home » Pajak Penghasilan Pasal 23 di Indonesia: Panduan Lengkap dan Cara Perhitungannya

Pajak Penghasilan Pasal 23 di Indonesia: Panduan Lengkap dan Cara Perhitungannya

  • by

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang tarif, dasar hukum, dan cara perhitungan PPh Pasal 23, serta berbagai ketentuan terkait lainnya.

Apa Itu PPh Pasal 23?

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri. Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan imbalan jasa. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan (pemberi penghasilan) kepada pihak yang menerima penghasilan (penerima penghasilan).

Dasar Hukum PPh Pasal 23

Dasar hukum utama PPh Pasal 23 diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983, yang telah diubah dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015.
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech).

Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan status NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) penerima penghasilan:

  1. Tarif 15% dikenakan atas:
    • Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final).
    • Royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang).
    • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
  2. Tarif 2% dikenakan atas:
    • Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.
    • Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
    • Imbalan jasa lainnya sebagaimana ditetapkan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.
  3. Tarif PPh 23 Final untuk bisnis fintech (P2P lending):
    • 15% untuk fintech dalam negeri.
    • 20% untuk fintech luar negeri.

Tarif Khusus dan Ketentuan Bagi Subjek yang Tidak Memiliki NPWP

Subjek yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak dua kali lipat dari tarif normal. Misalnya, untuk penghasilan dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan yang biasanya dikenakan tarif 15%, akan dikenakan tarif 30% jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.

Pengecualian PPh Pasal 23

Tidak semua penghasilan dikenai PPh Pasal 23. Beberapa pengecualian di antaranya adalah:

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
  2. Sewa guna usaha dengan hak opsi.
  3. Dividen yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, dengan syarat tertentu.
  4. Penghasilan dari jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
  5. Penghasilan dari jasa katering.
  6. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 23:

Misalkan PT AAA, sebuah perusahaan di bidang fashion, membayar royalti kepada tiga perancang busana:

  1. Tuan A dengan NPWP, royalti: Rp35.000.000
  2. Tuan B dengan NPWP, royalti: Rp25.000.000
  3. Tuan C tanpa NPWP, royalti: Rp5.000.000

Perhitungan PPh Pasal 23:

  • Tuan A: 15% x Rp35.000.000 = Rp5.250.000
  • Tuan B: 15% x Rp25.000.000 = Rp3.750.000
  • Tuan C: 15% x Rp5.000.000 = Rp750.000 Karena Tuan C tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi dua kali lipat: 2 x Rp750.000 = Rp1.500.000

Dengan demikian, total PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:

  • Tuan A: Rp5.250.000
  • Tuan B: Rp3.750.000
  • Tuan C: Rp1.500.000

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Pihak yang memotong pajak wajib membuat bukti potong dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong pajaknya. Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 kini bisa dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Aplikasi ini memudahkan Wajib Pajak dalam mengelola administrasi perpajakan.

Kesimpulan

PPh Pasal 23 merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan. Memahami tarif, dasar hukum, dan cara perhitungan PPh Pasal 23 adalah penting bagi Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha. Dengan memanfaatkan aplikasi e-Bupot Unifikasi, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan terorganisir. Pastikan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi dan menjaga kepatuhan pajak.

Solusi Perpajakan Terbaik untuk Anda

Apakah Anda sedang mencari solusi perpajakan yang handal dan terpercaya? Jangan biarkan urusan perpajakan menjadi beban Anda! Manfaatkan layanan jasa pajak dari FR Consultant Indonesia untuk mengelola semua kebutuhan perpajakan Anda dengan profesional.

Kenapa memilih FR Consultant Indonesia?

  • Ahli dan Berpengalaman: Tim kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang perpajakan.
  • Layanan Terpadu: Kami menyediakan berbagai layanan perpajakan, mulai dari konsultasi hingga pelaporan.
  • Tepat Waktu dan Akurat: Kami memastikan semua kewajiban pajak Anda dipenuhi dengan tepat waktu dan akurat.
  • Harga Terjangkau: Layanan berkualitas dengan harga yang bersaing.

Jangan tunda lagi, serahkan urusan perpajakan Anda kepada ahlinya. Hubungi kami sekarang juga melalui website FR Consultant Indonesia dan nikmati layanan perpajakan terbaik yang kami tawarkan. Dengan FR Consultant Indonesia, urusan pajak Anda menjadi lebih mudah dan bebas stres!

Exit mobile version