Keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Dunia Usaha

Keuntungan-Undang-Undang-Cipta-Kerja-Bagi-Dunia-Usaha

Hingga tahun 2021 yang akan segera berakhir apakah anda sudah mengetahui isi dari Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh yang diterbitkan oleh DPR RI pada 2 November 2020.

Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lapakan kerja sekaligus memudahkan izin usaha. Meskipun banyak pihak yang tidak setuju dengan disahkannya undang-undang tersebut, namun akhirnya pemerintah Indonesia tetap menerapkannya. Lalu apa kira-kira isi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan keuntungannya bagi dunia usaha?

Latar Belakang Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja sendiri telah direncanakan sejak 20 Oktober 2019. Draft pertama Undang-Undang Cipta Kerja dibuat pada Februari 2020 dan menerima banyak kritik dari kelompok Hak Asasi Manusia dan Serikat Pekerja. Akhirnya, dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut dan versi barunya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, lalu diundangkan pada 2 November 2020.

Beberapa Isi Undang-Undang Cipta Kerja

Dari 1.203 pasal dan 73 undang-undang terkait, berikut beberapa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja

Gaji dan Waktu Kerja

Mengurangi batas pembayaran pesangon dari 32 bulan gaji menjadi 19 bulan gaji ditambah 6 bulan gaji yang disediakan pemerintah. Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan sebelumnya, besaran pesangon ditentukan dengan mengatur nilai maksimal.

Selain itu, batas lembur bagi karyawan dinaikan menjadi 4 jam per hari atau 18 jam per minggu. Wajib hari libur yang awalnya adalah 2 hari dalam seminggu diubah menjadi hanya 1 hari. Selain itu, dihapuskan juga mandat cuti berbayar selama 2 bulan bagi karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 6 tahun.

Namun, pemerintah mengatakan bahwa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, akan mendapatkan berbagai program jaminan kehilangan pekerjaan seperti uang tunai, akses informasi pasar kerja hingga pelatihan kerja.

Kemudahan Bagi Tenaga Kerja Asing

Pada Undang-Undang sebelumnya, perekrutan tenaga kerja asing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, sementara sekarang diperbolehkan. Sementara itu, warga negara asing yang tinggal lebih dari 183 hari dalam setahun di Indonesia tidak akan dikenakan pajak penghasilan luar negeri.

Pemecatan

Aturan-aturan yang berkaitan dengan melindungi hak-hak pekerja dicabut dan pemecatan pekerja lebih mudah untuk dilakukan.

Perpajakan

Pajak penghasilan badan (PPB) diturunkan bertahap mulai dari 25% menjadi 22% (di 2022) dan 20% (di 2025). Sementara itu, perusahaan digital seperti Netflix, Spotify dan lainnya akan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% kepada pelanggan.

Baca juga : Gaji ke 13 Bonus Tahunan

Lingkungan

Secara umum, peraturan lingkungan bagi bisnis lebih dilonggarkan untuk proyek bisnis yang tidak dilabel sebagai berisiko tinggi.

Investasi

Daftar industri yang tidak boleh menerima investasi swasta yang awalnya mencapai 300 dikurangi menjadi hanya tinggal 6, meliputi perjudian, obat-obatan terlarang, senjata kimia, bahan kimia industri, dan ikan yang terancam punah.

Keuntungan-Undang-Undang-Cipta-Kerja-Bagi-Dunia-Usaha

Keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pengusaha

Di samping banyaknya pihak yang tidak setuju dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa dampak positif bagi pengusaha di Indonesia:

Kemudahan Izin Bagi UMKM

Pada Undang-Undang Ketenagarkejaan sebelumnya, UMKM diharuskan untuk mengikuti proses perizinan yang sulit. Aturan ini diubah sehingga UMKM hanya perlu melakukan pendaftaran saja.

Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM sudah bisa melakukan semua kegiatan usaha termasuk yang membutuhkan izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) hingga setifikat produk halal.

Sementara itu, diberikan juga bantuan berupa perlindungan hukum apabila UMKM tersandung masalah. Kebijakan ini dibuat melihat dari bagaimana UMKM tidak memiliki biaya yang cukup untuk membayar pengacara profesional.

Baca juga: Potensi dan Manfaat Legalitas Usaha Pada UMKM

Kemudahan Bagi Industri Perikanan

Izin kapal yang biasanya sulit untuk didapatkan juga akan semakin dipermudah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari industri perikanan di seluruh Indonesia.

Kemudahan Investasi

Undang-Undang Cipta Kerja terbaru juga diyakini akan mempermudah investasi. Setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan sudah ada 153 perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Tentunya hal ini juga akan memudahkan para pebisnis yang sedang mencari investor dari luar negeri.

Kemudahan Mencari Tenaga Kerja Berkualitas

Tidak bisa dipungkiri, beberapa tenaga kerja dari luar negeri memiliki kualitas yang jauh lebih mumpuni dibandingkan di dalam negeri, terutama berkaitan dengan bidang-bidang teknis seperti produksi dan pemograman. Dengan adanya undang-undang baru, kemungkinan akan semakin banyak tenaga asing yang tertarik untuk bekerja di Indonesia dan pastinya bisa mendukung perkembangan perusahaan Anda kearah yang lebih baik pula.

Berbagai Dukungan bagi UMKM

Pemerintah juga mengungkapkan pemberian dukungan kepada UMKM melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pemegang saham berupa pemberian pendampingan manajemen, anggaran, SDM hingga parana dan sarana.

Dengan adanya peraturan baru ini, UMKM yang biasanya mengalami kesulitan karena kurangnya dana, pengalaman hingga akses terhadap pengetahuan manajemen akan jauh dipermudah.

Baca juga: Berbagai Macam Strategi Pengembangan UMKM yang Efektif

Kemudahan untuk UMKM Ekspor

Bagi Anda UMKM yang menjual produk ekspor, pemerintah juga akan memberikan berbagai kemudahan mulai dari penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak penghasilan hingga pengajuah izin usaha tanpa biaya.

Dengan begitu, diharapkan jumlah UMKM yang menyasar pasar luar negeri juga akan semakin meningkat, begitu pula dengan perekonomian Indonesia pasca pandemi nanti.

Produk UMKM Jadi Prioritas

Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini juga mengungkapkan adanya jumlah minimal penyerapan 40% produk UMKM untuk seluruh kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa oleh pemerintah.

Mengingat bagaimana sulitnya untuk bersaing dengan perusahaan-perusahan loka hingga multinasional besar, kebijakan ini tentunya akan meningkatkan penjualan dan omzet dari produk lokal yang jelas berdampak positif pula pada UMKM.

Bahkan dinyatakan pula bahwa untuk setiap infrastruktur publik seperti stasiun, rest area, terminal hingga bandara mewajibkan untuk mengalokasikan 30% dari total lahannya untuk area komersial UMKM dengan sistem kemitraan.

Semua tempat-tempat tersebut menjadi lokasi paling ramai konsumen sehingga bisa menjadi awal yang baik untuk memulai bisnis Anda.

Dukungan Bagi Koperasi

Bagi Anda yang berniat untuk membuka koperasi juga akan jauh dimudahkan karena pemerintah hanya mewajibkan minimal 9 orang anggota untuk pendirian koperasi primer dan rapat anggota tahunannya juga bisa dilakukan secara online.

Kebijakan baru ini akan sangat mempermudah berdirinya koperasi-koperasi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, dan ingin dimulai di masa pandemi. Tentunya harapannya adalah juga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Itu dia latar belakang serta beberapa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja juga beberapa keuntungan yang bisa Anda peroleh sebagai pengusaha. Meskipun terdapat banyak kritik dan saran mengenai undang-undang ini, banyak pengusaha yang merespon secara positif terlebih berkaitan dengan kemudahan untuk membangun dan mendirikan usaha-usaha lokal dengan modal kecil.

Semoga dengan disahkannya undang-undang ini, akan semakin banyak bisnis yang bertumbuh begitu pula juga dengan jumlah lapangan pekerjaan. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan terkait pembahasan ini, Anda bisa bertanya dengan mitra ahli kami melalui fitur Tanya Ahli.

Sumber : daya.id