Skip to content
Home » Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT): Perbedaan, Manfaat, dan Implikasinya

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT): Perbedaan, Manfaat, dan Implikasinya

  • by

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program pelindungan jangka pendek yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sementara Jaminan Hari Tua (JHT) adalah pelindungan jangka panjang bagi pekerja. Kedua program ini memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda, namun sama-sama penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia.

Perubahan Aturan JHT dan Munculnya Program JKP

Pemerintah Indonesia telah mengubah peraturan mengenai batas usia pekerja yang ingin mencairkan dana JHT. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022, dana JHT baru bisa dicairkan setelah pekerja mencapai usia 56 tahun. Perubahan ini memicu kritik dan protes dari berbagai kalangan, karena dianggap memberatkan pekerja yang kehilangan pekerjaan mendadak tanpa memiliki dana darurat.

Sebagai respons terhadap kritik tersebut, pemerintah meluncurkan program JKP yang mulai berlaku pada 22 Februari 2022. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan sementara kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menggantikan peran JHT yang sebelumnya bisa diandalkan karyawan dalam situasi mendesak.

Apa Itu JKP?

JKP adalah program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan bantuan kepada karyawan yang terkena PHK. Manfaat yang diberikan meliputi uang tunai untuk kebutuhan hidup sementara mencari pekerjaan baru, akses informasi ke pasar kerja, dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021.

Dengan JKP, karyawan yang kehilangan pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus segera mencairkan dana JHT yang kini hanya bisa diakses saat memasuki usia pensiun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa JHT dan JKP memiliki skema yang berbeda. JHT adalah pelindungan jangka panjang, sedangkan JKP adalah pelindungan jangka pendek bagi pekerja yang terkena PHK.

Cara Pendaftaran dan Manfaat JKP

Karyawan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis menjadi peserta program JKP begitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 diberlakukan. BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan tanda bukti peserta dan sertifikat kepesertaan kepada perusahaan. Bukti kepesertaan JKP akan terintegrasi dalam satu kartu program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Program JKP menawarkan tiga manfaat utama bagi pesertanya:

  1. Pemberian Uang Tunai: Peserta JKP yang terkena PHK akan menerima uang tunai maksimal selama enam bulan. Untuk tiga bulan pertama, besaran uang yang diberikan adalah 45 persen dari upah terakhir, dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya, dengan batas maksimal Rp5 juta.
  2. Akses Informasi Pasar Kerja: Peserta JKP mendapatkan akses ke informasi tentang lowongan kerja, bimbingan karier, dan konseling jabatan.
  3. Pelatihan Kerja: JKP menyediakan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan pekerja yang terkena PHK, baik secara online maupun offline, melalui berbagai lembaga pelatihan kerja.

Syarat dan Ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Program JKP ditujukan untuk pekerja kantoran maupun pabrik dengan beberapa persyaratan, seperti WNI, belum mencapai usia 54 tahun, dan terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada perusahaan yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan yang mengundurkan diri, cacat tetap total, pensiun, meninggal dunia, atau masa kerjanya habis sesuai kontrak tidak dapat menerima manfaat JKP.

Peserta yang berhak mendapatkan manfaat JKP harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain pembayaran iuran JKP selama enam bulan berturut-turut dalam 12 bulan, terkena PHK dengan bukti dokumen, belum memiliki pekerjaan baru, dan bersedia aktif mencari pekerjaan baru.

Perbedaan Antara JKP dan JHT

JKP dan JHT memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan manfaatnya. JKP bertujuan untuk memberikan jaminan bagi karyawan yang terkena PHK agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sementara mencari pekerjaan baru. Sementara itu, JHT adalah jaminan sosial berupa uang pensiun yang dipersiapkan untuk masa tua pekerja.

Sebelumnya, peserta JHT bisa mencairkan dana pensiun ketika berhenti bekerja atau di-PHK. Namun, dengan peraturan baru, dana JHT hanya bisa dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun. Ini mengembalikan fungsi utama JHT sebagai jaminan hari tua.

Selain itu, JHT hanya memberikan manfaat berupa uang tunai, sementara JKP menawarkan tiga manfaat berbeda, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pekerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat total bisa mendapatkan JHT, tetapi tidak bisa mendapatkan JKP.

Besaran Iuran JKP

Ketentuan mengenai tarif atau iuran JKP diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021. Besaran iuran yang wajib dibayarkan setiap bulan adalah 0,46 persen dari upah sebulan. Sebagian iuran sebesar 0,22 persen dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, sementara sisanya berasal dari sumber pendanaan JKP, yaitu rekomposisi dari iuran JKK dan JKM.

Rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14 persen dari gaji sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko akan berubah. Rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10 persen dari gaji sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20 persen dari upah sebulan. Untuk iuran JHT, besarnya adalah 5,7 persen dari gaji karyawan, dengan rincian 2 persen dibayarkan oleh karyawan dan 3,7 persen oleh perusahaan.

Kesimpulan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua memiliki peran penting dalam memberikan pelindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Dengan perbedaan tujuan dan manfaatnya, kedua program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. JKP hadir sebagai solusi bagi pekerja yang terkena PHK, sementara JHT memastikan kesejahteraan mereka di masa tua.

Exit mobile version