Dalam sebuah negara pajak adalah salah satu instrumen penting yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan yang ada di suatu negara atau daerah.
Jangan Anggap bahwa penarikan pajak dari penduduk yang ada di suatu negara hanya di lakukan untuk kepentingan satu pihak yaitu pemerintah. Itu adalah pernyataan yang salah dan tidak berdasar. Karena sejatinya pungutan pajak yang di lakukan setiap bulan atau berdasarkan kondisi tertentu kesemuanya memiliki sinergi yang saling berhubungan . Sehingga berdasarkan kondisi itulah, pada akhirnya baik pemerintah pusat dan daerah berusaha. Untuk mensinergikan pengumpulan pajak demi kesejahteraan dan kemakmuran semua komponen yang ada dalam satu perusahaan.
Sekilas sudah pasti kita merasa rugi dengan adanya penarikan pajak dari beberapa hal atau kondisi. Sebut saja misalnya pajak pendapatan ( PPH 21) pajak pertambahan nilai ( PPN) hingga pajak barang mewah ( PPNBM). Tetapi jika kita tahu alur kerja dan penggunaan dari anggaran pajak yang ada di Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kita tidak akan berfikir demikian. Mungkin dari kita yang belum paham esensi dan kegunaan dari pajak bertanya kenapa begitu banyak instrumen pajak, apakah tidak bisa hanya di buat beberapa saja dan seterusnya.
Baca Juga Quora Kami : Cara mengaktifkan wajib pajak Non Efektif berserta penetapannya.
Instumen Pajak Kunci Keberhasilan Pemerintah dalam Membangun Negeri
Sejatinya pemerintah dan swasta adalah sama, keduanya mesti di kelola secara profesional. Sehingga banyak hal yang mesti di perjelas terkait urusan yang berhubungan dengan pajak dan penggunaanya. Namun karena dominasi penggunaan pajak itu berasal dari Pemerintah baik Pusat dan Daerah. Maka deskripsi pajak yang bisa disampaikan oleh pemerintah sebagai berikut :
Fungsi Pajak yang biasanya di pakai untuk instrumen anggaran baik APBN dan APBD.
Dari penjelasan ini kita bisa katakan bahwa pajak adalah instrumen penting yang biasanya di pakai oleh pemerintah. Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan anggara bagi pemerintah pusat dan daerah.
Fungsi Pajak yang biasanya di pakai untuk instrumen pengaturan
Dari penjelasan berikut ini kita bisa katakan bahwa pajak bisa di pakai untuk pengaturan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah yang sifatnya penguatan instrumen secara periodik.
Fungsi Pajak yang bisanya di gunakan untuk masalah pengaturan / stabilitas.
Dari penjelasan berikut kita bisa katakan bahwa dapat di pakai sebagai media perkuatan atau stabilitas ekonomi baik secara global ataupun kedaerahan. Sehingga dengan adanya instrumen itulah kondisi pemerintahan baik di pusat atau daerah menjadi semakin kuat.
Fungsi Pajak yang biasanya di pakai untuk melakukan redistribusi pendapatan.
Setelah semua hal yang terkait dengan pajak jelas manfaat dan kegunaannya. Maka bisa katakan bahwa pajak adalah instrumen penting yang harus tetap ada secara riil sesuai kondisi yang ada. Jika kondisinya adalah seperti negara Indonesia. Maka kita bisa pastikan bahwa pendapatan yang berasal dari pajak akan bisa mendukung pemerataan pembangunan yang ada di suatu daerah.
Kenapa hal itu bisa terjadi dan apa dampaknya jika instrumen seperti pajak tidak di jalankan secara adil dalam sebuah negara seperti Indonesia. Secara nyata kita bisa jelaskan beberapa dampak negatif ketika instrumen pajak tidak bisa berfungsi secara optimal :
- Tidak akan bisa memberikan pemerataan pembangunan dan pendapatan, karena anggaran yang di milikinya tidak memungkinkan untuk melakukan semua hal tersebut. Dampak negatifnya jelas akan terjadi ketimpangan tidak saja secara pendapatan tetapi juga secara pemerataan pembangunan.
- Tidak akan bisa menjadi media pendukung dan supporting ekonomi dari suatu daerah yang pendapatannya kecil. Karena dana yang di gunakan untuk melakukan pemerataan tersebut tidak mencukupi karena kurangnya pendapatan dari daerah yang bersangkutan.
- Kesulitan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di suatu daerah. Hal itu dikarenakan pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendanaan.
Instrumen pajak lebih banyak di gunakan oleh pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga bisa di katakan bahwa pajak itu adalah domain dari pemerintah sedangkan objeknya adalah swasta. Itulah yang terjadi dalam alur kerja bidang perpajakan. Dimana pemerintah sebagai pemungut pajak sedangkan swasta adalah pihak yang menjadi target pungutan pajak.
Jika anda sebagai pelaku bisnis masih belum paham alur kerja pemerintah terkait pemungutan pajak yang berasal dari swasta bisa bertanya kepada FR Consultant Indonesia. .
Itulah pajak yang menjadi sebuah alat bagi sebuah negara untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pendapatan. Sedangkan besar kecilnya pajak yang di terapkan dalam sebuah negara tergantung dari kebijakan pemerintahnya masing-masing.