Pajak – Instrumen Pajak Solusi Masalah Pembiayaan Pembangunan sebuah Daerah

Dalam sebuah negara pajak adalah salah satu instrumen penting yang memiliki banyak manfaat.  Salah satunya adalah untuk mendukung upaya pemerataan  pembangunan yang ada di suatu negara atau daerah.

Jangan Anggap bahwa penarikan pajak dari penduduk yang ada di suatu negara  hanya di lakukan untuk kepentingan satu pihak yaitu pemerintah. Itu adalah pernyataan yang salah dan  tidak berdasar. Karena sejatinya pungutan pajak yang di lakukan setiap bulan atau berdasarkan kondisi tertentu kesemuanya memiliki sinergi yang saling berhubungan . Sehingga berdasarkan kondisi itulah, pada akhirnya baik pemerintah pusat dan daerah berusaha. Untuk mensinergikan pengumpulan  pajak demi kesejahteraan dan kemakmuran semua komponen yang ada dalam satu perusahaan.

Sekilas sudah pasti kita merasa rugi dengan adanya penarikan pajak dari beberapa  hal atau kondisi.  Sebut saja misalnya   pajak pendapatan ( PPH 21) pajak pertambahan nilai ( PPN) hingga pajak  barang mewah ( PPNBM). Tetapi jika kita tahu alur kerja dan penggunaan dari anggaran pajak yang ada di Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kita  tidak akan berfikir demikian. Mungkin dari kita yang belum paham esensi dan kegunaan dari pajak bertanya kenapa begitu banyak instrumen pajak, apakah  tidak bisa hanya di buat beberapa saja dan seterusnya.

Baca Juga Quora Kami : Cara mengaktifkan wajib pajak Non Efektif berserta penetapannya.

Instumen  Pajak Kunci Keberhasilan Pemerintah dalam Membangun Negeri

Sejatinya pemerintah dan swasta  adalah sama, keduanya mesti di kelola secara profesional.  Sehingga banyak hal yang mesti di perjelas terkait urusan yang berhubungan dengan pajak dan penggunaanya. Namun karena dominasi penggunaan pajak  itu berasal dari  Pemerintah baik Pusat dan  Daerah. Maka deskripsi pajak   yang bisa disampaikan oleh pemerintah sebagai berikut :

Fungsi Pajak yang biasanya di pakai untuk instrumen anggaran baik APBN dan APBD.

Dari penjelasan ini kita bisa katakan bahwa pajak adalah instrumen penting yang biasanya di pakai oleh pemerintah. Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan anggara  bagi pemerintah pusat dan daerah. 

Fungsi Pajak yang  biasanya di pakai untuk instrumen pengaturan

Dari penjelasan berikut ini kita bisa katakan  bahwa pajak bisa di pakai untuk pengaturan masalah  yang berhubungan dengan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah yang sifatnya penguatan instrumen secara periodik.

Fungsi  Pajak  yang bisanya di gunakan untuk masalah pengaturan / stabilitas.

Dari penjelasan berikut kita bisa katakan bahwa dapat di pakai sebagai media perkuatan atau stabilitas ekonomi  baik secara global ataupun kedaerahan. Sehingga dengan adanya instrumen itulah kondisi pemerintahan baik di pusat atau daerah menjadi semakin kuat. 

Fungsi Pajak yang biasanya di pakai untuk melakukan redistribusi pendapatan.

Setelah semua hal yang terkait dengan pajak jelas manfaat dan kegunaannya. Maka bisa katakan bahwa pajak adalah instrumen penting yang harus tetap ada secara riil sesuai kondisi yang ada. Jika kondisinya adalah seperti negara Indonesia. Maka kita bisa pastikan bahwa  pendapatan yang berasal dari pajak akan bisa mendukung pemerataan pembangunan  yang ada di suatu daerah.

Kenapa hal itu bisa terjadi dan apa dampaknya jika instrumen seperti pajak tidak di jalankan secara adil dalam sebuah negara seperti Indonesia. Secara nyata kita bisa jelaskan beberapa dampak negatif ketika instrumen pajak tidak bisa berfungsi secara optimal :

1. Tidak akan bisa memberikan pemerataan  pembangunan dan pendapatan, karena anggaran yang di milikinya  tidak memungkinkan untuk melakukan semua hal tersebut. Dampak negatifnya jelas akan terjadi ketimpangan  tidak saja secara pendapatan tetapi juga secara pemerataan pembangunan.
2. Tidak akan bisa menjadi media pendukung dan supporting ekonomi dari suatu daerah yang pendapatannya kecil. Karena dana yang di gunakan untuk melakukan pemerataan tersebut tidak mencukupi karena kurangnya pendapatan dari daerah yang bersangkutan.
3. Kesulitan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di suatu daerah.  Hal itu dikarenakan pemerintah memiliki keterbatasan dalam pendanaan.

Instrumen pajak lebih banyak di gunakan oleh pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga bisa di katakan bahwa pajak itu adalah domain dari pemerintah sedangkan objeknya adalah swasta. Itulah yang  terjadi dalam alur kerja bidang perpajakan.  Dimana pemerintah sebagai pemungut pajak sedangkan swasta adalah pihak yang menjadi target pungutan pajak.

Jika anda sebagai pelaku bisnis masih belum paham alur kerja pemerintah terkait pemungutan pajak yang  berasal dari swasta bisa bertanya kepada FR Consultant Indonesia. .

Itulah pajak yang menjadi sebuah alat bagi sebuah negara untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pendapatan. Sedangkan besar kecilnya pajak yang di terapkan dalam sebuah negara tergantung dari kebijakan pemerintahnya masing-masing.